| Senin, 03 Oktober 2011 , 17:31:00
JAKARTA - Pemerintah memberikan jatah 200 ribu untuk honorer tertinggal kategori dua. Hanya saja pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini akan dilakukan bertahap mulai 2012 hingga 2013.
"Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya tahun depan. Langkah kita sudah cukup moderat, tahun depan 100 ribu orang dan sisanya (100 ribu) di 2013," ungkap Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/10).
Dikatakannya pula bahwa dari 600 ribu honorer tertinggal kategori dua yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 30 persen diambil dijadikan CPNS. Itupun harus dites sesama honorer dulu.
Artinya tenaga honorer Kategori II yang lolos verifikasi akan mengikuti tes CPNS seperti halnya pelamar umum lainnya. Hanya saja, akan ada pemeringkatan tersendiri bagi CPNS dari honorer II.
"Nantinya angka 600 ribu itu akan berkurang setelah divalidasi. Kemudian baru dites sesama honorer," ujarnya.
Dengan kuota 200 ribu itu, berarti masih sekitar 400 ribu honorer tertinggal kategori dua yang tidak bisa dijadikan CPNS. Menurut Mangindaan, 400 ribu tenaga honorer yang gagal jadi PNS itu akan diarahkan menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Hanya saja pengangkatannya masih menunggu penetapan RPP tentang PTT.
"Honorer yang gagal CPNS bisa menjadi PTT. Tapi syaratnya, tenaga mereka masih dibutuhkan instansi. Mereka dibayar dengan dana PAD dan harus setara UMR," pungkasnya. (Esy/jpnn)
|
| |
| NASIONAL - HUMANIORA Kamis, 27 Oktober 2011 , 10:57:00
JAKARTA - Pernyataan Wakil Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo tentang ditundanya pengangkatan honorer menjadi CPNS, dinilai akan menciptakan konflik sosial baru. Harusnya, kesepakatan yang sudah ada antara pemerintah dan DPR RI direalisasikan dan bukannya diingkari.
"Saya kecewa dengan pernyataan pemerintah. Harusnya memberikan ketenangan pada masyarakat terutama honorer dan bukannya memberikan informasi yang meresahkan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo yang dihubungi JPNN, Kamis (28/10).
Dia melihat, maksud pernyataan Eko ada tiga kemungkinan, yakni salah bicara, ingkar terhadap kesepakatan yang dibuat pemerintah serta DPR, dan akan menciptakan konflik sosial.
"Masalah honorer itu rawan karena menyangkut nasib puluhan ribu orang. Perlu dicatat, pembahasan honorer di DPR kan sudah selesai. Tinggal tunggu RPP tentang Honorer Tertinggalnya turun," ujarnya.
Kalau kemudian RPP itu belum ada hingga sekarang, politisi PDIP ini justru mempertanyakan niat baik pemerintah. "Kalau ditanya kapan pengangkatan honorer itu pemerintah yang tahu. Sudah lama RPP Honorer Tertinggal ada di presiden tapi belum diteken-teken juga. Kenapa begitu, pemerintah yang lebih tahu," kritiknya.
Ditanya apakah masalah ini ada kaitannya dengan Pilpres 2014, Ganjar mengatakan terlalu jauh bila dikaitkan ke sana. Diapun membantah bila honorer tertinggal masuk dalam moratorium CPNS.
"Mereka tetap diangkat kok, sekali lagi ini karena berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah akan memenuhi kesepakatan itu atau tidak. DPR sudah sering mendesak agar segera dipercepat penetapan PP honorer. Sekarang bolanya ada di pemerintah," tuturnya. (esy/jpnn) |
|
0 komentar:
Posting Komentar