Minggu, 15 Mei 2011 , 17:40:00
Pendidikan
Hasil UN Daerah Jelek, Kemdiknas akan Beri Dana
Untuk Pembinaan, Nilainya Rp 1 Miliar Per Kabupaten
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengaku siap melakukan intervensi kepada daerah, khususnya kabupaten/kota yang perolehan nilai UN-nya terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Intervensi seperti apa? Mendiknas M Nuh mengatakan, bentuk intervensi tersebut adalah dengan memberikan dana pembinaan untuk kabupaten/kota yang memperoleh nilai UN terendah. "Masing-masing kabupaten akan kami berikan dana pembinaan sebesar Rp 1 miliar per kabupaten/kota," ungkap Nuh kepada JPNN di Jakarta, Minggu (15/5).
Lebih jauh, Nuh menyebutkan, pada tahun 2010 lalu ada sebanyak 100 kabupaten/kota yang diberikan intervensi kebijakan serupa, karena prestasi UN-nya tidak bagus atau masuk dalam kategori nilai terendah. "Untuk tahun ini, tentunya intervensi dengan bentuk pembinaan ini masih akan kita lanjutkan. Akan tetapi, sekarang belum sempat diketahui sekolah mana saja yang akan menerima pembinaan," paparnya.
Dijelaskan Nuh lagi, untuk saat ini pihaknya masih akan melakukan depth analysis yang tujuannya untuk melihat lebih jelas bagaimana perkembangan 100 kabupaten/kota yang telah menerima dana pembinaan pada tahun lalu. "Kita akan melihat, apakah bertambah baik, bertambah buruk, atau tidak ada perubahan? Semuanya kita akan lihat. Ditambah dengan (kabupaten/kota) yang jelek-jelek sekarang ini, termasuk lima sekolah yang tingkat kelulusannya nol persen," imbuhnya.
Sementara, mantan Menkominfo ini pun menambahkan, buruknya hasil UN di beberapa kabupaten/kota itu janganlah dilihat murni sebagai kesalahan sekolah, murid, guru dan kepala sekolahnya. Sebab menurutnya, permasalahan ini cukup kompleks dan tidak bisa disamakan dengan penanganan masalah BOS.
Nuh pun mengungkapkan, sesungguhnya pembinaan ini dilakukan bukan hanya dilihat dari sisi nilai UN-nya yang rendah. Akan tetapi, pemerintah juga melihat dari data besarnya angka penduduk miskin di daerah setempat, pendapatan per kapita, besaran APBD yang diterima, dan lain sebagainya.
"Nah, dari faktor-faktor itulah, akhirnya kita melihat bahwa daerah itu pantas menerima pembinaan UN. Maka, akhirnya kita putuskan untuk mengambil angka Rp 1 miliar itu. Kalau Rp 100 juta, untuk beli buku akan cepat habis. Maka kita ambil Rp 1 miliar untuk per kabupaten," jelasnya.
"Yang kita bina (itu) bukan semua gedungnya harus diganti. Tapi lebih pada peningkatan mutunya. Jadi minggu depan, nanti akan saya sampaikan depth analysis-nya itu. Kami lihat sekolah yang nol persen kelulusannya. Kita lihat berapa jumlah muridnya, gurunya ada berapa, per soal mata pelajarannya, itu bisa dilihat semua. Dan kami bisa tentukan, terapinya nanti bentuknya seperti apa. Pastinya pembinaan ini akan dilakukan pada bulan September 2011," ujar Nuh. (cha/jpnn)
Lebih jauh, Nuh menyebutkan, pada tahun 2010 lalu ada sebanyak 100 kabupaten/kota yang diberikan intervensi kebijakan serupa, karena prestasi UN-nya tidak bagus atau masuk dalam kategori nilai terendah. "Untuk tahun ini, tentunya intervensi dengan bentuk pembinaan ini masih akan kita lanjutkan. Akan tetapi, sekarang belum sempat diketahui sekolah mana saja yang akan menerima pembinaan," paparnya.
Dijelaskan Nuh lagi, untuk saat ini pihaknya masih akan melakukan depth analysis yang tujuannya untuk melihat lebih jelas bagaimana perkembangan 100 kabupaten/kota yang telah menerima dana pembinaan pada tahun lalu. "Kita akan melihat, apakah bertambah baik, bertambah buruk, atau tidak ada perubahan? Semuanya kita akan lihat. Ditambah dengan (kabupaten/kota) yang jelek-jelek sekarang ini, termasuk lima sekolah yang tingkat kelulusannya nol persen," imbuhnya.
Sementara, mantan Menkominfo ini pun menambahkan, buruknya hasil UN di beberapa kabupaten/kota itu janganlah dilihat murni sebagai kesalahan sekolah, murid, guru dan kepala sekolahnya. Sebab menurutnya, permasalahan ini cukup kompleks dan tidak bisa disamakan dengan penanganan masalah BOS.
Nuh pun mengungkapkan, sesungguhnya pembinaan ini dilakukan bukan hanya dilihat dari sisi nilai UN-nya yang rendah. Akan tetapi, pemerintah juga melihat dari data besarnya angka penduduk miskin di daerah setempat, pendapatan per kapita, besaran APBD yang diterima, dan lain sebagainya.
"Nah, dari faktor-faktor itulah, akhirnya kita melihat bahwa daerah itu pantas menerima pembinaan UN. Maka, akhirnya kita putuskan untuk mengambil angka Rp 1 miliar itu. Kalau Rp 100 juta, untuk beli buku akan cepat habis. Maka kita ambil Rp 1 miliar untuk per kabupaten," jelasnya.
"Yang kita bina (itu) bukan semua gedungnya harus diganti. Tapi lebih pada peningkatan mutunya. Jadi minggu depan, nanti akan saya sampaikan depth analysis-nya itu. Kami lihat sekolah yang nol persen kelulusannya. Kita lihat berapa jumlah muridnya, gurunya ada berapa, per soal mata pelajarannya, itu bisa dilihat semua. Dan kami bisa tentukan, terapinya nanti bentuknya seperti apa. Pastinya pembinaan ini akan dilakukan pada bulan September 2011," ujar Nuh. (cha/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar